Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dalam foto bersama usai audiensi dengan mahasiswa pasca sarjana program studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Syech Nurjati Cirebon. Foto: Oji/nr

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menerima dan menyambut baik audiensi dari mahasiswa pasca sarjana program studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Syech Nurjati Cirebon. Dalam audiensi ini, Herman menjelaskan mengenai fungsi DPR RI dan proses pengambilan kebijakan dan pembentukan undang-undang serta menerima aspirasi mahasiswa terkait status profesi mereka sebagai guru.

"Komisi VI menerima audiensi dari pascasarjana Syekh Nurjati di IAIN Cirebon. Pertama ingin mengetahui terkait dengan kebijakan umum yang berlaku di DPR ini, karena mereka sadar bahwa seluruh kebijakan sendi-sendi di kehidupan berbangsa dan bernegara itu dibahas dan di putuskan di gedung DPR ini, dan tentu bagaimana tahapan pengambilan kebijakan di sini ini juga menjadi pengetahuan yang menjadi esensi dari kehadirannya," jelas Herman pada Parlementaria di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (10/12/2022).

Selain itu, para mahasiswa pasca sarjana turut menyampaikan aspirasi-aspirasinya mengenai status profesinya sebagai guru yakni terkait kebijakan sistem kurikulum, PPPK dan tugas mereka yang selain sebagai pendidik juga menjalankan tugas administrasi. 

"Karena memang hadir juga di sini dari entitas para guru, maka tadi banyak sekali terkait yang menjadi aspirasi mengenai status profesinya. Yang pertama terkait dengan sistem kurikulum yang berubah-ubah, kemudian juga ada yang disibukan dengan mengisi isian seperti administrasi. Ini yang akan menjadi bahan evaluasi internal sistem pendidikannya, bahkan kalau melihat pada ada profesinya ini perlu ada perlindungannya," tegasnya.

Selaras dengan hal tersebut, Legislator Dapil Jawa Barat VIII itu pun menyatakan akan meneruskan aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa pasca sarjana tersebut kepada Komisi terkait yakni Komisi X DPR RI. "Nanti saya akan teruskan kepada teman-teman yang ada di Komisi X. Mudah-mudahan juga ini akan dibahas secara kolektif," pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut. (dzs,vrl/ssb/aha)